SOP Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Kata Pengantar

Pengembangan sumber daya manusia kesehatan tidak berhenti pada saat seseorang dinyatakan lulus pendidikan profesi dan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan pola penyakit yang terus berubah menuntut tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensinya sepanjang karier. Pelatihan peningkatan kompetensi menjadi salah satu jalur resmi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan kini memiliki landasan hukum yang jelas melalui pengaturan Surat Registrasi Penambahan Kompetensi (SRPK) oleh Konsil Kesehatan Indonesia.

Bagi perguruan tinggi keagamaan yang mengembangkan program pendidikan kesehatan, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, kehadiran jalur diklat peningkatan kompetensi membuka peluang sekaligus tanggung jawab baru. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai institusi pelatihan terakreditasi yang bekerja sama dengan Kolegium terkait, namun peran tersebut menuntut standar mutu, prosedur, dan akuntabilitas yang ketat, karena hasilnya berkaitan langsung dengan kewenangan klinis tenaga kesehatan dan keselamatan pasien.

Buku ini disusun sebagai bagian dari kompendium “Perpustakaan Digital Pengembangan Pendidikan Akademik, Profesi/Spesialis, dan Diklat”. Isinya memberikan panduan operasional yang runtut dan dapat dieksekusi, dimulai dari koordinasi kurikulum dengan Kolegium, pendaftaran dan seleksi peserta, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, penanganan keberatan dan remedial, hingga pelaporan hasil, pengajuan sertifikat serta SRPK, dan diakhiri dengan mekanisme pemantauan mutu penyelenggaraan. Setiap langkah dirumuskan agar dapat langsung diadaptasi menjadi prosedur kerja unit penyelenggara diklat di lingkungan perguruan tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengelola program diklat kesehatan, unit penjaminan mutu, serta pimpinan fakultas dan universitas dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi yang tertib administrasi, bermutu, dan sah secara hukum.

Daftar Isi

• Kata Pengantar2
• 1. Pendahuluan4
• 1.1 Latar Belakang4
• 1.2 Tujuan4
• 1.3 Ruang Lingkup4
• 1.4 Dasar Hukum4
• 1.5 Istilah dan Definisi5
• 1.6 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak6
• 2. SOP Koordinasi Kurikulum dengan Kolegium7
• 2.1 Tujuan dan Prinsip7
• 2.2 Langkah-Langkah7
• 2.3 Format Usulan Kurikulum (Template)8
• 2.4 Pemutakhiran Kurikulum Berkala8
• 3. SOP Pendaftaran dan Seleksi Peserta Pelatihan9
• 3.1 Persyaratan Peserta9
• 3.2 Langkah-Langkah Pendaftaran dan Seleksi9
• 3.3 Checklist Dokumen Pendaftaran9
• 3.4 Penanganan Keberatan Hasil Seleksi10
• 4. SOP Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian11
• 4.1 Prinsip Pelaksanaan11
• 4.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan11
• 4.3 Komponen Penilaian11
• 4.4 Remedial bagi Peserta Belum Kompeten12
• 4.5 Supervisi dan Penjaminan Mutu oleh Kolegium12
• 5. SOP Pelaporan Hasil dan Pengajuan Sertifikat/SRPK13
• 5.1 Alur Umum13
• 5.2 Langkah-Langkah13
• 5.3 Format Dokumen Pengakuan Kompetensi Tambahan13
• 5.4 Ketentuan Penggunaan dan Masa Berlaku SRPK14
• 5.5 Pengelolaan Arsip dan Kerahasiaan Data Peserta14
• 6. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan15
• 6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan15
• 6.2 Siklus Evaluasi Tahunan15
• Penutup16
• Daftar Pustaka17

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah arsitektur regulasi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia, termasuk penggabungan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menjadi satu lembaga bernama Konsil Kesehatan Indonesia. Salah satu produk pengaturan turunannya adalah Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026 tentang Surat Registrasi Penambahan Kompetensi (SRPK) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang menjadi dasar hukum utama SOP ini.

SRPK memberikan pengakuan formal atas kompetensi tambahan yang diperoleh tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pelatihan terstruktur, di luar jalur pendidikan formal berjenjang. Karena SRPK berkaitan langsung dengan kewenangan klinis, penyelenggaraan pelatihan yang menjadi dasarnya harus dilaksanakan melalui prosedur yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi penyelenggara.

Konsiderans Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026 menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya dapat menjalankan kewenangan sesuai kompetensi yang dimilikinya, demi menjamin mutu, keselamatan pasien, dan perlindungan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan kemudian menuntut adanya peningkatan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan terstruktur, sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah menyelesaikannya perlu diberikan pengakuan formal dalam bentuk SRPK. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari 2026 oleh Ketua Konsil Kesehatan Indonesia.

1.2 Tujuan

SOP ini disusun untuk:

1. Memberikan panduan langkah demi langkah bagi unit penyelenggara diklat di perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. Memastikan keselarasan kurikulum pelatihan dengan standar yang disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia;
3. Menjamin proses pendaftaran, seleksi, pembelajaran, dan penilaian peserta berlangsung secara akuntabel dan terdokumentasi;
4. Menyediakan mekanisme penanganan keberatan dan remedial yang adil bagi peserta; dan
5. Memastikan kelancaran pelaporan hasil pelatihan, pengajuan Sertifikat Penambahan Kompetensi dan SRPK, serta pemantauan mutu penyelenggaraan secara berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

SOP ini mencakup lima tahap utama penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi: koordinasi kurikulum dengan Kolegium; pendaftaran dan seleksi peserta pelatihan; pelaksanaan pembelajaran dan penilaian; pelaporan hasil dan pengajuan sertifikat/SRPK; serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan. SOP ini berlaku bagi unit atau lembaga di lingkungan perguruan tinggi yang bertindak sebagai institusi pelatihan terakreditasi bagi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan dengan level kompetensi vokasi maupun profesi.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum utama:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
5. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026 tentang Surat Registrasi Penambahan Kompetensi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Referensi pendukung (penjelas istilah, bukan dasar penerbitan SRPK):

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24), dirujuk sebagai acuan sistem sembilan jenjang kualifikasi (KKNI) yang disebut dalam Diktum KELIMA Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026.

1.5 Istilah dan Definisi

1.6 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak

Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi melibatkan lebih dari satu pihak dengan kewenangan yang saling melengkapi. Kejelasan peran berikut membantu Unit Diklat menghindari tumpang tindih tanggung jawab, terutama pada titik keputusan yang menurut Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026 memang berada di luar kewenangan institusi pelatihan, seperti penetapan kurikulum dan penerbitan SRPK.

2. SOP Koordinasi Kurikulum dengan Kolegium

2.1 Tujuan dan Prinsip

Sesuai Diktum KETIGA angka 1 Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026, standar kurikulum pelatihan penambahan kompetensi wajib disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Konsil. Institusi pelatihan tidak dapat menyusun kurikulum secara sepihak. Langkah pertama yang mutlak dilakukan perguruan tinggi sebelum menyelenggarakan pelatihan adalah membangun koordinasi resmi dengan Kolegium yang membawahi bidang kompetensi terkait, untuk memastikan kurikulum yang akan digunakan selaras dengan standar yang berlaku dan memperoleh rekomendasi sebagai penyelenggara pelatihan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4.

2.2 Langkah-Langkah

2.3 Format Usulan Kurikulum (Template)

2.4 Pemutakhiran Kurikulum Berkala

Kurikulum yang telah ditetapkan bukan dokumen yang berlaku selamanya tanpa peninjauan. Unit Diklat perlu mengagendakan tinjauan berkala bersama Kolegium, misalnya setiap dua hingga tiga tahun, atau lebih cepat apabila terjadi perubahan signifikan pada keilmuan, teknologi, atau regulasi terkait. Usulan revisi kurikulum diajukan melalui mekanisme yang sama seperti pengajuan kurikulum baru pada Subbab 2.2, dengan penambahan dokumen perbandingan antara kurikulum lama dan usulan perubahan agar Kolegium dapat menilai relevansinya secara langsung.

3. SOP Pendaftaran dan Seleksi Peserta Pelatihan

3.1 Persyaratan Peserta

Peserta pelatihan peningkatan kompetensi terdiri atas dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan dengan level kompetensi vokasi maupun profesi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026. Karena SRPK yang diterbitkan kelak melekat pada STR peserta, kepemilikan STR aktif merupakan syarat mutlak yang wajib diverifikasi sejak tahap pendaftaran.

3.2 Langkah-Langkah Pendaftaran dan Seleksi

3.3 Checklist Dokumen Pendaftaran

3.4 Penanganan Keberatan Hasil Seleksi

Calon peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi berhak mengajukan keberatan tertulis kepada panitia seleksi selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah pengumuman, disertai alasan dan bukti pendukung bila ada. Panitia menelaah keberatan tersebut dan memberikan jawaban tertulis dalam waktu lima hari kerja. Keputusan panitia atas keberatan bersifat final untuk periode pendaftaran yang bersangkutan, dan tidak menghalangi calon peserta untuk mendaftar kembali pada penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

4. SOP Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian

4.1 Prinsip Pelaksanaan

Sesuai Diktum KETIGA angka 2 dan 3 Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026, pelatihan penambahan kompetensi harus diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi, dilaksanakan melalui proses pembelajaran serta penilaian yang terukur oleh Kolegium. Konsekuensinya, unit penyelenggara di perguruan tinggi tidak dapat menentukan sendiri standar kelulusan; instrumen dan kriteria penilaian harus disepakati dan diverifikasi oleh Kolegium sejak tahap penyusunan kurikulum.

4.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan

4.3 Komponen Penilaian

4.4 Remedial bagi Peserta Belum Kompeten

Peserta yang belum mencapai standar kelulusan pada penilaian sumatif diberikan satu kali kesempatan remedial sesuai kebijakan yang disepakati bersama Kolegium, misalnya mengulang ujian keterampilan pada rentang waktu tertentu setelah penilaian utama. Peserta yang tetap belum mencapai standar kompetensi setelah remedial tidak diberikan Sertifikat Penambahan Kompetensi, dan disarankan mengikuti kembali pelatihan pada angkatan berikutnya setelah menjalani pembinaan tambahan bila dipandang perlu oleh Kolegium.

4.5 Supervisi dan Penjaminan Mutu oleh Kolegium

Sebagai konsekuensi dari kewajiban Kolegium untuk memastikan penilaian yang terukur (Diktum KETIGA angka 3), Kolegium berhak melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pelatihan, baik secara langsung melalui kehadiran pada sesi pembelajaran dan ujian keterampilan, maupun secara tidak langsung melalui audit dokumen penilaian setelah pelatihan selesai. Unit Diklat wajib memfasilitasi akses tersebut dan menindaklanjuti temuan atau catatan perbaikan yang disampaikan Kolegium sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu.

5. SOP Pelaporan Hasil dan Pengajuan Sertifikat/SRPK

5.1 Alur Umum

Berdasarkan Diktum KELIMA dan KEENAM Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026, peserta yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Penambahan Kompetensi oleh Kolegium yang memiliki kompetensi level KKNI satu tingkat lebih tinggi atau memiliki kompetensi utama sesuai bidangnya. Sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak untuk menerbitkan SRPK oleh Konsil. Dengan demikian, alur pelaporan bergerak dari institusi penyelenggara pelatihan ke Kolegium untuk penerbitan sertifikat, kemudian berlanjut ke Konsil untuk penerbitan SRPK.

5.2 Langkah-Langkah

5.3 Format Dokumen Pengakuan Kompetensi Tambahan

5.4 Ketentuan Penggunaan dan Masa Berlaku SRPK

Sesuai Diktum KETUJUH dan KEDELAPAN Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026, SRPK hanya dapat digunakan sesuai dengan lingkup kompetensi yang tercantum dalam Sertifikat Penambahan Kompetensi, dan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan penugasan klinis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SRPK berlaku selama STR pemegangnya masih berlaku, dan dapat dicabut apabila STR tidak berlaku atau dicabut, kompetensi tambahan digunakan tidak sesuai ketentuan, atau terdapat ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

5.5 Pengelolaan Arsip dan Kerahasiaan Data Peserta

Data pribadi dan hasil penilaian peserta bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan langsung, yaitu Unit Diklat, Kolegium, dan Konsil, untuk keperluan administrasi penerbitan sertifikat dan SRPK. Berkas fisik maupun elektronik disimpan sesuai kebijakan kearsipan institusi, dengan masa retensi yang disarankan tidak kurang dari lima tahun mengingat keterkaitannya dengan kewenangan klinis peserta. Permintaan data oleh pihak di luar ketiga institusi tersebut hanya dapat dipenuhi dengan persetujuan tertulis dari peserta yang bersangkutan atau atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Untuk menjaga mutu penyelenggaraan dari waktu ke waktu, Unit Diklat disarankan memantau sejumlah indikator kinerja secara berkala. Indikator berikut bersifat contoh acuan internal yang dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing institusi, bukan angka baku yang ditetapkan Konsil atau Kolegium.

6.2 Siklus Evaluasi Tahunan

Unit Diklat menyusun laporan evaluasi tahunan yang merangkum capaian indikator pada Subbab 6.1, kendala yang dihadapi, serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan fakultas/universitas dan, bila relevan, didiskusikan bersama Kolegium sebagai bahan pertimbangan pemutakhiran kurikulum sebagaimana diatur dalam Subbab 2.4. Siklus tahunan ini menjadikan SOP sebagai dokumen hidup yang terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan regulasi, bukan prosedur statis yang hanya berlaku pada saat diterbitkan.

Penutup

SOP ini merangkum tahapan kunci penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi: koordinasi kurikulum dengan Kolegium, pendaftaran dan seleksi peserta, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian beserta mekanisme keberatan dan remedial, pelaporan hasil dan pengajuan Sertifikat Penambahan Kompetensi/SRPK, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan. Ketaatan pada tahapan ini penting bukan sekadar untuk memenuhi formalitas administratif, melainkan untuk menjaga mutu kompetensi klinis yang pada akhirnya berdampak langsung pada keselamatan pasien.

Bagi perguruan tinggi seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penerapan SOP ini secara konsisten akan memperkuat posisi institusi sebagai penyelenggara pelatihan terakreditasi yang terpercaya, sekaligus mempermudah proses akreditasi dan kerja sama dengan Kolegium serta Konsil Kesehatan Indonesia di masa mendatang. Unit Diklat disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP ini, sebagaimana diuraikan pada Bab 6, agar prosedur tetap selaras dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan lapangan.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887. Tersedia pada: https://jdih.kemkes.go.id/documents/undang-undang-nomor-17-tahun-2023

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952. Tersedia pada: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570. Tersedia pada: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-12-tahun-2024

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902. Tersedia pada: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-13-tahun-2025

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/41251/perpres-no-8-tahun-2012

Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor KE.03.02/KKI/0393/2026 tentang Surat Registrasi Penambahan Kompetensi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari 2026, ditandatangani oleh Arianti Anaya selaku Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Naskah resmi belum dipublikasikan pada portal daring per 29 Agustus 2026; salinan dokumen digunakan langsung dari arsip resmi yang diterima institusi. Laman kelembagaan resmi: https://kki.go.id