Kata Pengantar

Reformasi tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah secara mendasar arsitektur kelembagaan yang mengurus standar profesi kesehatan di Indonesia. Berbagai konsil sektoral yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri kini disatukan dalam satu Konsil Kesehatan Indonesia, dengan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil yang bertugas menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan setiap disiplin ilmu kesehatan. Perubahan ini juga menyentuh hal-hal yang sangat teknis namun berdampak langsung pada perguruan tinggi: mekanisme uji kompetensi berstandar nasional, penerbitan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, hingga penerbitan Surat Tanda Registrasi yang kini berlaku seumur hidup. Bagi perguruan tinggi yang hendak membuka atau mengembangkan program pendidikan profesi kesehatan — termasuk perguruan tinggi keagamaan seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tengah merintis pengembangan bidang kesehatan — perubahan ini membawa konsekuensi teknis yang tidak ringan: setiap usulan standar kompetensi dan standar pendidikan profesi harus disusun dengan format, argumentasi hukum, dan mekanisme koordinasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, banyak satuan kerja di perguruan tinggi kesulitan menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam naskah usulan yang siap diajukan. Pertanyaan yang sering muncul sederhana namun krusial: kepada Kolegium mana usulan harus dikoordinasikan, dokumen apa saja yang wajib disertakan, bagaimana format naskah standar kompetensi yang lazim digunakan Konsil Kesehatan Indonesia, bagaimana kaitannya dengan sistem penjaminan mutu dan akreditasi yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi, dan bagaimana memastikan berkas yang diajukan tidak dikembalikan karena kekurangan administratif. Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara praktis, dengan menyediakan prosedur operasional standar (SOP) yang dapat langsung dijalankan serta templat naskah yang siap diadaptasi.

Sebagai bagian dari tier SOP & Toolkit dalam kompendium Perpustakaan Digital ABBA, buku ini sengaja ditulis dalam format langkah bernomor, tabel kerja, dan contoh format surat, bukan uraian naratif panjang, agar tim penyusun di fakultas, program studi, maupun biro hukum perguruan tinggi dapat langsung memakainya sebagai lembar kerja. Seluruh rujukan hukum dalam buku ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukungnya yang berlaku pada saat buku ini disusun.

Semoga buku ini menjadi pegangan yang memudahkan langkah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan perguruan tinggi keagamaan lain dalam mengawal proses pengusulan standar pendidikan profesi kesehatan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Malang, 2026

Penulis

Daftar Isi

• Kata Pengantar2
• Bab I — Pendahuluan4

• 1.1 Latar Belakang4
• 1.2 Tujuan Buku5
• 1.3 Ruang Lingkup5
• 1.4 Pengguna Sasaran5

• Bab II — Dasar Hukum dan Kerangka Kelembagaan6

• 2.1 Kerangka Regulasi Utama6
• 2.2 Peran dan Kewenangan Konsil Kesehatan Indonesia6
• 2.3 Peran dan Kewenangan Kolegium6
• 2.4 Mekanisme Penetapan Standar7
• 2.5 Kedudukan Permenkes No. 12 Tahun 20247
• 2.6 Regulasi Pendukung yang Relevan7

• Bab III — SOP Koordinasi dengan Kolegium9

• 3.1 Tahapan SOP9
• 3.2 Prinsip Kerja dalam Koordinasi10
• 3.3 Dokumentasi dan Pengarsipan10
• Contoh Penerapan: Koordinasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang10

• Bab IV — Template Naskah Standar Kompetensi11

• 4.1 Sistematika Naskah11
• 4.2 Templat Matriks Area dan Komponen Kompetensi11
• 4.3 Pola Umum Diktum Penetapan12

• Bab V — Template Naskah Standar Pendidikan Profesi14

• 5.1 Sistematika Naskah14
• 5.2 Templat Struktur Kurikulum14
• 5.3 Standar Proses Pendidikan dan Wahana Pendidikan15
• 5.4 Standar Penilaian, Uji Kompetensi, dan Registrasi15
• 5.5 Standar Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal16

• Bab VI — Checklist Kelengkapan Sebelum Diajukan ke Konsil18

• 6.1 Verifikasi Akhir18

• Bab VII — Lampiran Toolkit20

• 7.1 Contoh Format Surat Permohonan Koordinasi20
• 7.2 Daftar Istilah dan Singkatan21

• Penutup22
• Daftar Pustaka23

Bab I — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pengembangan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan melalui Kolegium, yang dibentuk oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan. Pasal 272 undang-undang ini menyatakan bahwa Kolegium merupakan alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia yang bersifat independen, dengan peran menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta menyusun standar kurikulum pelatihan. Sementara itu, Pasal 220 ayat (2) undang-undang yang sama menegaskan bahwa standar kompetensi yang menjadi acuan uji kompetensi berstandar nasional bagi peserta didik program spesialis/subspesialis disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ketentuan ini diperkuat lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 581 peraturan pemerintah ini mengatur bahwa standar nasional pendidikan tinggi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kolegium setiap disiplin ilmu, sedangkan standar kompetensi lulusan yang menjadi bagian dari standar nasional pendidikan tinggi tersebut mengacu pada standar kompetensi yang disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri. Kurikulum program pendidikan, pada gilirannya, disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi bersama Kolegium. Ketentuan ini melengkapi kerangka umum penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang hingga kini tetap menjadi payung hukum umum bagi seluruh jenjang dan jenis pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk pendidikan profesi kesehatan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi tidak dapat menyusun standar kompetensi maupun standar pendidikan profesi secara sepihak. Naskah usulan harus dibahas dan disepakati bersama Kolegium terkait, sebelum diteruskan melalui mekanisme penetapan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan Menteri. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi melengkapi kerangka ini dengan mengatur tata kerja serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi.

Bagi perguruan tinggi yang program kesehatannya masih baru atau sedang dikembangkan — sebagaimana halnya sejumlah program studi kesehatan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang — memahami alur koordinasi ini sejak awal akan menghindarkan proses pengusulan dari kesalahan prosedural yang dapat memperlambat pengesahan standar, bahkan berisiko menghambat proses akreditasi dan pembukaan program studi baru.

1.2 Tujuan Buku

Buku ini disusun untuk memberikan panduan kerja yang siap pakai bagi Kolegium, fakultas, program studi, dan biro hukum perguruan tinggi dalam:

1. menjalankan prosedur operasional standar koordinasi dengan Kolegium sejak tahap inisiasi hingga naskah siap diajukan;
2. menyusun naskah standar kompetensi bidang keilmuan baru dengan format yang selaras dengan format resmi yang lazim digunakan Konsil Kesehatan Indonesia;
3. menyusun naskah standar pendidikan profesi yang memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan tinggi, termasuk kaitannya dengan uji kompetensi, registrasi, dan penjaminan mutu;
4. memastikan kelengkapan berkas sebelum diajukan ke Konsil Kesehatan Indonesia melalui daftar periksa (checklist) yang sistematis, disertai contoh format surat dan daftar istilah yang siap pakai.

1.3 Ruang Lingkup

Sesuai dengan kerangka acuan seri buku ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada empat hal utama: (1) SOP koordinasi dengan Kolegium; (2) templat naskah standar kompetensi; (3) templat naskah standar pendidikan profesi; dan (4) daftar periksa kelengkapan sebelum diajukan ke Konsil. Sebagai pelengkap, buku ini juga menyertakan lampiran toolkit berupa contoh format surat dan daftar istilah agar lebih mudah dipakai sebagai lembar kerja harian. Buku ini tidak membahas secara rinci prosedur akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi maupun mekanisme perizinan pembukaan program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, karena kedua hal tersebut merupakan proses administratif berbeda yang berjalan paralel dan dibahas pada buku lain dalam seri kompendium ini.

1.4 Pengguna Sasaran

Buku ini ditujukan bagi pimpinan fakultas kedokteran/ilmu kesehatan, ketua program studi profesi kesehatan, tim penjaminan mutu, biro hukum dan kerja sama perguruan tinggi, serta anggota Kolegium yang mewakili perguruan tinggi dalam forum penyusunan standar.

Bab II — Dasar Hukum dan Kerangka Kelembagaan

2.1 Kerangka Regulasi Utama

Ketiga regulasi berikut menjadi tulang punggung seluruh prosedur dan templat dalam buku ini.

2.2 Peran dan Kewenangan Konsil Kesehatan Indonesia

Konsil Kesehatan Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai pengganti berbagai konsil sektoral yang sebelumnya terpisah untuk masing-masing rumpun profesi. Sesuai Pasal 270 undang-undang ini, keanggotaan Konsil berasal dari unsur pemerintah pusat, profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kolegium, dan masyarakat. Dalam konteks pengembangan pendidikan profesi, Konsil berperan sebagai forum tempat standar kompetensi yang disusun Kolegium dibahas dan diproses menuju penetapan oleh Menteri, sebagaimana ditunjukkan pada praktik penerbitan Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia tentang standar kompetensi berbagai bidang spesialisasi. Konsil juga berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) atas nama Menteri bagi lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 594 PP No. 28 Tahun 2024.

2.3 Peran dan Kewenangan Kolegium

Kolegium adalah alat kelengkapan Konsil yang bersifat independen, beranggotakan guru besar dan pakar bidang ilmu kesehatan terkait. Pasal 272 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan dua peran utama Kolegium: menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menyusun standar kurikulum pelatihan. Selain itu, Kolegium juga berperan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bersama penyelenggara pendidikan (Pasal 591 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2024) serta penerbitan sertifikat kompetensi untuk program spesialis dan subspesialis (Pasal 592 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024). Karena kedudukannya inilah, setiap perguruan tinggi yang hendak mengusulkan standar pendidikan profesi bidang baru wajib berkoordinasi dengan Kolegium bidang ilmu terkait sejak tahap paling awal — bukan menyusun naskah secara internal lalu mengajukannya langsung ke Konsil.

2.4 Mekanisme Penetapan Standar

Alur penetapan standar kompetensi dan standar pendidikan profesi, berdasarkan Pasal 220 UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 581 PP No. 28 Tahun 2024, secara ringkas mengikuti pola berikut: standar kompetensi disusun oleh Kolegium kemudian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; standar nasional pendidikan tinggi — termasuk standar kompetensi lulusan yang mengacu pada standar kompetensi Kolegium — disusun oleh kementerian bidang pendidikan tinggi bersama kementerian bidang kesehatan dan Kolegium, lalu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; sedangkan kurikulum program pendidikan disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi bersama Kolegium. Ketentuan keterlibatan Kolegium ini dikecualikan hanya untuk bidang tenaga medis/tenaga kesehatan yang belum memiliki Kolegium (Pasal 581 ayat (7) PP No. 28 Tahun 2024).

2.5 Kedudukan Permenkes No. 12 Tahun 2024

Permenkes No. 12 Tahun 2024 tidak mengatur substansi standar kompetensi atau standar pendidikan, melainkan mengatur mekanisme kelembagaan: seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan/anggota Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi, serta tata kerja dan koordinasi antar-lembaga tersebut. Bagi perguruan tinggi, ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang diajak berkoordinasi — baik di tingkat Kolegium maupun Konsil — adalah pejabat/anggota yang sah menurut masa jabatannya, sehingga naskah yang diajukan tidak berisiko dipersoalkan secara prosedural di kemudian hari.

2.6 Regulasi Pendukung yang Relevan

Selain ketiga regulasi utama di atas, terdapat beberapa regulasi pendukung yang relevan dipahami oleh tim penyusun karena bersinggungan langsung dengan proses penyusunan standar pendidikan profesi, khususnya pada aspek penjaminan mutu, kurikulum, dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Bab III — SOP Koordinasi dengan Kolegium

Bagian ini menguraikan prosedur operasional standar (SOP) yang dapat diikuti perguruan tinggi secara berurutan, mulai dari persiapan internal hingga naskah standar disepakati bersama Kolegium dan siap diteruskan ke Konsil Kesehatan Indonesia.

3.1 Tahapan SOP

3.2 Prinsip Kerja dalam Koordinasi

1. Inisiatif datang dari perguruan tinggi, tetapi kepemilikan substansi standar tetap berada pada Kolegium — perguruan tinggi berperan sebagai pengusul dan penyedia data akademik/kebutuhan lapangan.
2. Setiap tahap dikomunikasikan secara tertulis dan didokumentasikan (surat, berita acara, notulen) untuk menjaga jejak audit administratif.
3. Perguruan tinggi sebaiknya menunjuk satu narahubung tetap agar komunikasi dengan Kolegium tidak terputus akibat pergantian personel.
4. Estimasi waktu setiap tahap sebaiknya disepakati di awal, mengingat proses pembahasan di Kolegium melibatkan jadwal rapat pleno yang tidak selalu sering.

3.3 Dokumentasi dan Pengarsipan

Konsistensi dokumentasi sepanjang proses koordinasi menjadi bahan pokok pada tahap verifikasi akhir (Bab VI) sekaligus arsip institusional perguruan tinggi. Praktik dokumentasi yang disarankan meliputi:

1. menyimpan seluruh korespondensi resmi (surat masuk/keluar) dalam satu folder digital dan fisik yang terstruktur per tahapan SOP;
2. mencatat setiap rapat/audiensi dalam notulen ringkas yang memuat tanggal, peserta, keputusan, dan tindak lanjut;
3. menyimpan versi-versi draf naskah (version control) agar perubahan substantif pada setiap revisi dapat ditelusuri;
4. menunjuk petugas kearsipan yang bertanggung jawab memastikan seluruh dokumen tersedia saat diperlukan untuk verifikasi akhir atau audit internal.

Contoh Penerapan: Koordinasi Pengembangan Program Kesehatan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai contoh penerapan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tengah mempersiapkan pembukaan program pendidikan profesi pada salah satu bidang layanan primer yang menjadi kebutuhan wilayah Malang Raya dapat mengikuti alur berikut. Tim kerja fakultas terlebih dahulu menyusun kajian kebutuhan yang memuat data rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut, kemudian mengidentifikasi Kolegium bidang ilmu yang relevan melalui Konsil Kesehatan Indonesia. Setelah audiensi awal menggunakan surat resmi sebagaimana contoh pada Bab VII, fakultas membentuk tim penyusun bersama yang melibatkan dua pakar dari Kolegium dan tiga dosen tetap fakultas untuk menyusun draf naskah standar kompetensi mengikuti templat pada Bab IV. Draf tersebut kemudian dibahas dalam rapat pleno Kolegium sebelum disahkan sebagai rekomendasi resmi yang menjadi dasar pengajuan ke Konsil. Pendekatan bertahap dan terdokumentasi ini memperkecil risiko berkas dikembalikan karena ketidaklengkapan prosedural, sekaligus memperkuat legitimasi akademik naskah yang diajukan.

Bab IV — Template Naskah Standar Kompetensi

Naskah standar kompetensi adalah dokumen usulan yang disusun bersama Kolegium sebagai bahan pembahasan menuju penetapan oleh Menteri Kesehatan, sebagaimana diamanatkan Pasal 220 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023. Format berikut disusun mengikuti sistematika yang lazim digunakan dalam Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia tentang standar kompetensi bidang-bidang spesialisasi yang telah ditetapkan, sehingga naskah usulan lebih mudah diselaraskan pada tahap finalisasi.

4.1 Sistematika Naskah

1. Sampul: judul naskah (“Usulan Standar Kompetensi Bidang ...”), nama Kolegium/perguruan tinggi pengusul, dan tanggal penyusunan.
2. Bagian I — Pendahuluan: latar belakang kebutuhan, dasar hukum (Pasal 220 dan Pasal 272 UU No. 17 Tahun 2023; Pasal 581 PP No. 28 Tahun 2024), dan tujuan penyusunan standar.
3. Bagian II — Ruang Lingkup Praktik dan Kewenangan: batasan kewenangan klinis/profesional bagi lulusan yang memenuhi standar ini.
4. Bagian III — Rumusan Area dan Komponen Kompetensi: disusun dalam bentuk tabel matriks (lihat 4.2).
5. Bagian IV — Metode Penyusunan: uraian metode yang digunakan (kajian literatur, benchmarking standar internasional/nasional sejenis, kajian kebutuhan pelayanan, forum pakar/Delphi, dan uji publik).
6. Bagian V — Tim Penyusun: daftar nama, afiliasi, dan kepakaran anggota tim penyusun bersama.
7. Bagian VI — Lampiran Pendukung: risalah rapat pleno Kolegium, daftar pustaka teknis, dan dokumen pendukung lain.

4.2 Templat Matriks Area dan Komponen Kompetensi

4.3 Pola Umum Diktum Penetapan

Setelah naskah usulan disepakati, Konsil Kesehatan Indonesia menuangkannya ke dalam Keputusan Ketua Konsil yang mengikuti pola konsiderans dan diktum yang relatif baku. Pola berikut disusun berdasarkan telaah silang atas beberapa Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia tentang standar kompetensi yang telah diterbitkan — baik untuk tingkat dokter maupun dokter spesialis/subspesialis — yang secara konsisten menggunakan lima diktum berikut. Memahami pola ini membantu tim penyusun menyiapkan naskah yang lebih mudah diadaptasi menjadi keputusan resmi.

Bab V — Template Naskah Standar Pendidikan Profesi

Naskah standar pendidikan profesi merupakan kelanjutan dari naskah standar kompetensi. Sesuai Pasal 581 PP No. 28 Tahun 2024, dokumen ini menjadi bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang disusun bersama Kolegium dan kementerian bidang pendidikan tinggi, dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi yang telah disusun pada Bab IV serta selaras dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berlaku.

5.1 Sistematika Naskah

1. Sampul: judul naskah (“Usulan Standar Pendidikan Profesi Bidang ...”), nama Kolegium/perguruan tinggi pengusul, tanggal penyusunan.
2. Bagian I — Latar Belakang dan Dasar Hukum: mengacu pada dasar hukum yang sama dengan naskah standar kompetensi, ditambah rujukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk penentuan jenjang.
3. Bagian II — Profil Lulusan: deskripsi singkat peran dan lingkup kerja lulusan program profesi yang diusulkan.
4. Bagian III — Capaian Pembelajaran Lulusan: dirumuskan dalam empat unsur (sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus) dan diturunkan langsung dari standar kompetensi Bab IV.
5. Bagian IV — Struktur Kurikulum dan Beban Studi: daftar mata kegiatan pendidikan, bobot satuan kredit semester (SKS), dan urutan tahapan pendidikan (lihat templat 5.2).
6. Bagian V — Standar Proses Pendidikan dan Wahana Pendidikan: metode pembelajaran, lahan praktik/wahana pendidikan, rasio dosen pembimbing klinik/preseptor terhadap peserta didik (lihat 5.3).
7. Bagian VI — Standar Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya: kebutuhan minimal fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.
8. Bagian VII — Standar Penilaian, Uji Kompetensi, dan Registrasi: mekanisme penilaian selama pendidikan serta keterkaitannya dengan uji kompetensi berstandar nasional dan registrasi (lihat 5.4).
9. Bagian VIII — Standar Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal: keterkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi pengusul (lihat 5.5).

5.2 Templat Struktur Kurikulum

5.3 Standar Proses Pendidikan dan Wahana Pendidikan

Wahana pendidikan bagi program spesialis/subspesialis lazimnya berbentuk Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU), yaitu rumah sakit pendidikan yang menjadi penyelenggara utama pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis sebagaimana didefinisikan dalam PP No. 28 Tahun 2024. Naskah standar pendidikan profesi perlu memuat kriteria minimal wahana pendidikan, antara lain jenis dan volume kasus yang tersedia, ketersediaan dosen pembimbing klinik/preseptor dengan rasio yang memadai terhadap jumlah peserta didik, serta mekanisme kerja sama formal antara perguruan tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan atau RSPPU mitra. Naskah juga perlu menegaskan bahwa pendayagunaan peserta didik pada wahana pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan yang berhak atas imbalan jasa pelayanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 584 PP No. 28 Tahun 2024.

5.4 Standar Penilaian, Uji Kompetensi, dan Registrasi

Bagian ini merupakan salah satu bagian paling teknis dalam naskah standar pendidikan profesi karena berkaitan langsung dengan hak lulusan untuk berpraktik. Ketentuan yang wajib dirujuk meliputi hal-hal berikut.

1. Peserta didik pendidikan vokasi dan profesi wajib mengikuti uji kompetensi secara nasional, dan bagi program spesialis/subspesialis wajib mengikuti uji kompetensi berstandar nasional (Pasal 220 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 591 ayat (1)–(2) PP No. 28 Tahun 2024).
2. Uji kompetensi dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi bekerja sama dengan Kolegium; apabila belum ada Kolegium, uji kompetensi dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi (Pasal 591 ayat (3)–(4) PP No. 28 Tahun 2024).
3. Lulusan uji kompetensi program spesialis/subspesialis memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium, dan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan (Pasal 220 ayat (4)–(6) UU No. 17 Tahun 2023; Pasal 590 ayat (2)–(3) dan Pasal 592 ayat (3)–(4) PP No. 28 Tahun 2024).
4. Peserta didik yang lulus uji kompetensi wajib mengangkat sumpah profesi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi (Pasal 593 PP No. 28 Tahun 2024).
5. Lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi dapat diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil atas nama Menteri, yang berlaku seumur hidup selama tidak dicabut karena pelanggaran disiplin atau ketentuan lain (Pasal 594 PP No. 28 Tahun 2024).
6. Khusus program profesi dokter dan dokter gigi, lulusan wajib mengikuti program internsip sebagai penempatan wajib sementara pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut sebelum menjalankan praktik mandiri (Pasal 595–597 PP No. 28 Tahun 2024).

Naskah standar pendidikan profesi sebaiknya menuangkan keenam poin di atas ke dalam sub-bagian tersendiri, dilengkapi dengan tabel alur (dari kelulusan pendidikan hingga penerbitan STR) agar mudah dipahami oleh pengelola program studi maupun calon peserta didik. Sebagai contoh keputusan pelaksana pada tingkat teknis, Konsil Kesehatan Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/2476/2026 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelaikan Praktik dan Verifikasi Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang mengatur verifikasi kepatuhan terhadap standar kompetensi, etika profesi, dan disiplin profesi bagi tenaga medis/tenaga kesehatan yang akan didayagunakan, meningkatkan kompetensi, atau melakukan bakti sosial. Naskah standar pendidikan profesi dapat merujuk pola keputusan semacam ini sebagai gambaran bagaimana Konsil menuangkan ketentuan teknis ke dalam keputusan yang mengikat.

5.5 Standar Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

Penjaminan mutu pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan oleh unit penjaminan mutu di perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang mencakup akreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (Pasal 588 PP No. 28 Tahun 2024). Ketentuan pelaksanaan SPMI dan SPME secara umum bagi seluruh perguruan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, yang menggantikan ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku sebelumnya. Naskah standar pendidikan profesi sebaiknya menegaskan bahwa unit penjaminan mutu pada program yang diusulkan akan melibatkan perwakilan mitra fasilitas pelayanan kesehatan atau RSPPU sesuai amanat Pasal 588 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024, serta menyusun rencana kalender akreditasi awal sebagai bagian dari standar ini.

Bab VI — Checklist Kelengkapan Sebelum Diajukan ke Konsil

Sebelum berkas dikirimkan secara resmi kepada Konsil Kesehatan Indonesia, tim kerja perguruan tinggi bersama sekretariat Kolegium sebaiknya memverifikasi kelengkapan berikut.

6.1 Verifikasi Akhir

Setelah seluruh item pada daftar periksa terpenuhi, tim kerja disarankan melakukan pembacaan akhir (final read-through) untuk memastikan konsistensi antara naskah standar kompetensi dan naskah standar pendidikan profesi, konsistensi penomoran pasal/ayat yang dirujuk, serta kesesuaian nama dan gelar pihak yang menandatangani setiap dokumen. Berkas yang lolos verifikasi akhir kemudian dapat dikirimkan secara resmi kepada Konsil Kesehatan Indonesia, disertai tembusan kepada Kolegium terkait untuk keperluan arsip bersama.

Bab VII — Lampiran Toolkit

7.1 Contoh Format Surat Permohonan Koordinasi

Contoh berikut dapat diadaptasi sebagai surat resmi tahap ketiga pada SOP di Bab III (Komunikasi Awal). Bagian yang perlu disesuaikan diberi tanda kurung siku.

7.2 Daftar Istilah dan Singkatan

Penutup

Pengusulan standar kompetensi dan standar pendidikan profesi ke Konsil Kesehatan Indonesia pada dasarnya adalah proses kolaboratif yang mensyaratkan koordinasi erat antara perguruan tinggi dan Kolegium, bukan proses administratif satu arah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukungnya menempatkan Kolegium sebagai pemegang kewenangan substantif penyusunan standar, sementara perguruan tinggi berperan sebagai pengusul yang menyiapkan data kebutuhan, draf awal, dan dukungan teknis penyusunan.

SOP dan templat yang disajikan dalam buku ini — mulai dari langkah koordinasi dengan Kolegium, format naskah standar kompetensi, format naskah standar pendidikan profesi, daftar periksa kelengkapan berkas, hingga contoh format surat dan daftar istilah pada lampiran toolkit — disusun agar dapat langsung diadaptasi oleh tim kerja di perguruan tinggi tanpa harus menyusun ulang dari nol. Konsistensi dokumentasi pada setiap tahap, sebagaimana ditekankan berulang kali dalam buku ini, adalah kunci agar usulan dapat diproses secara efisien oleh Kolegium dan Konsil Kesehatan Indonesia.

Buku ini merupakan bagian dari kompendium lima tier Perpustakaan Digital ABBA yang secara khusus dirancang untuk membantu perguruan tinggi keagamaan seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan tiga jalur pendidikan — akademik, profesi/spesialis, dan diklat. Pembaca yang memerlukan pembahasan lebih mendalam mengenai kerangka regulasi, kebijakan strategis, atau pedoman implementasi terkait dapat merujuk pada buku-buku lain dalam seri yang sama.